Lantas, bagaimana relasi KUHP baru ini dengan undang-undang yang sudah ada? Apakah undang-undang lama langsung tidak berlaku? Berikut adalah rangkuman lengkap mengenai perubahan, pencabutan penuh, serta pencabutan sebagian undang-undang yang terpengaruh oleh berlakunya UU No. 1 Tahun 2023.
STATUS PERUBAHAN
Diubah Dengan
- UU No. 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana
DICABUT SEPENUHNYA
Daftar UU yang Dicabut Seluruhnya
- UU No. 27 Tahun 1999 Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
- UU No. 4 Tahun 1976 Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam KUHP Bertalian With Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
- UU No. 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian
- PERPU No. 18 Tahun 1960 Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam KUHP Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
- PERPU No. 16 Tahun 1960 Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- UU No. 1 Tahun 1960 Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- UU No. 73 Tahun 1958 Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah RI Dan Mengubah KUHP
- UU No. 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana
DICABUT SEBAGIAN
Daftar UU & Pasal yang Dicabut Sebagian
- UU No. 5 Tahun 2018 & UU No. 15 Tahun 2003 (Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) Dicabut: Pasal 6 dan Pasal 7
- UU No. 19 Tahun 2016 & UU No. 11 Tahun 2008 (Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE) Dicabut: Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2)
- UU No. 17 Tahun 2016, UU No. 35 Tahun 2014, & UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak) Dicabut: Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82
- UU No. 31 Tahun 2014 & UU No. 13 Tahun 2006 (Perlindungan Saksi dan Korban) Dicabut: Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41
- UU No. 9 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme) Dicabut: Pasal 4
- UU No. 18 Tahun 2012 (Pangan) Dicabut: Pasal 136
- UU No. 7 Tahun 2011 (Mata Uang) Dicabut: Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4)
- UU No. 6 Tahun 2011 (Keimigrasian) Dicabut: Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e
- UU No. 8 Tahun 2010 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) Dicabut: Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5
- UU No. 36 Tahun 2009 (Kesehatan) Dicabut: Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195
- UU No. 35 Tahun 2009 (Narkotika) Dicabut: Pasal 111 sampai dengan Pasal 126
- UU No. 24 Tahun 2009 (Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan) Dicabut: Pasal 66 sampai dengan Pasal 71
- UU No. 44 Tahun 2008 (Pornografi) Dicabut: Pasal 29
- UU No. 40 Tahun 2008 (Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis) Dicabut: Pasal 15 dan Pasal 17
- UU No. 21 Tahun 2007 (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) Dicabut: Pasal 2
- UU No. 20 Tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional) Dicabut: Pasal 69
- UU No. 20 Tahun 2001 & UU No. 31 Tahun 1999 (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Dicabut: Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13
- UU No. 26 Tahun 2000 (Pengadilan Hak Asasi Manusia) Dicabut: Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40
- UUDrt No. 12 Tahun 1951 (Senjata Api & Tajam) Dicabut: Pasal 1 dan Pasal 2
- UUDrt No. 1 Tahun 1951 (Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil) Dicabut: Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c
- Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 (Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama) Dicabut: Pasal 4